NEW YORK – Pada bulan Oktober ini, perwakilan dari 196 pihak yang terlibat dalam pada Konvensi Keanekaragaman Hayati Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on Biological Diversity/KKH) akan berkumpul di Kunming, Tiongkok, untuk melakukan finalisasi Kerangka Kerja Kenakaragaman Hayati Global yang baru. Seperti Kesepakatan Iklim Paris yang ditandatangani pada tahun 2015, kesepakatan ini dapat menjadi titik balik atas bagaimana kita mengelola hubungan kita dengan alam.
Namun, aktivis keanekaragaman hayati harus mengambil pelajaran penting dari aktivis iklim. Aksi iklim global mendapatkan momentum baru setelah jelas bahwa permasalahannya lebih besar daripada lingkungan dan harus disertai transformasi pada bidang transportasi, energi, pertanian, infrastruktur, dan banyak sektor industri. Hilangnya keanekaragaman hayati secara pesat yang sedang kita saksikan itu lebih dari sekedar alam. Hancurnya ekosistem-ekosistem akan mengancam kualitas hidup dan penghidupan semua orang di planet ini. KKH juga harus mencakup lebih dari isu konservasi untuk dapat bekerja sama dengan semua sektor perekonomian yang terkait dan masyarakat sipil.
Sejak disetujui setelah Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, KKH telah mencapai banyak kesuksesan dalam mendorong negara-negara untuk menetapkan wilayah-wilayah terlindung baru hingga hampir 15% dari daratan dunia telah terlindung dalam suatu wilayah taman (walaupun bagian dari wilayah laut yang terlindungi berjumlah lebih kecil). Namun, walaupun dengan kesuksesan ini, hilangnya keanekaragaman hayati terus berlanjut. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa penetapan area konservasi itu memang diperlukan namun tidak cukup. Untuk memperlambat dan menghentikan penurunan jumlah spesies dan habitat yang pesat, kita harus memikirkan bagaimana masyarakat mengelola lahan dan laut serta sumber daya yang diambil.
Pada saat ini, semua insentif ekonomi yang ada dibuat untuk mendorong aktivitas yang mendorong hilangnya keanekaragaman hayati. Pertanian, infrastruktur, dan wilayah perkotaan terus meluas dengan cepat seiring dengan meluasnya usaha kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Selain mengubah bentang alam secara langsung, praktik-praktik tersebut dapat mengganggu habitat alami dan merusak lahan yang lebih luas dengan memudahkan akses untuk perburuan ilegal, penebangan ilegal, dan aktivitas lainnya yang melawan hukum. Polutan, limpasan air, dan penggunaan air oleh industri dan pertanian telah dan terus mengakibatkan kerusakan yang lebih luas.
Hanya 5% daratan bumi yang belum berubah akibat kegiatan manusia dan angka itu sangat mungkin untuk terus mengecil jika kita tidak segera menetapkan suatu perubahan. Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan pada tahun 2015 dari The Nature Conservancy menemukan bahwa jika tren saat ini berlanjut, pembangunan jalan baru dan infrastruktur energi (termasuk energi terbarukan), beserta pertambangan dan pertanian akan mengancam perubahan sebesar dua kali lipat atas wilayah alam yang belum tersentuh di Amerika Selatan, dan sebesar tiga kali lipat di Afrika pada tahun 2050.
Tanggung jawab untuk melindungi lahan alami biasanya dipegang oleh kementerian lingkungan hidup, pengelola taman nasional, dan konservasionis di berbagai negara yang semuanya akan berkumpul untuk berunding pada tahun ini. Namun, untuk dapat menjadi benar-benar transformatif, Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global pasca 2020 harus melibatkan pejabat-pejabat keuangan, perencanaan, transportasi, energi, dan pertanian, khususnya pihak-pihak yang berpotensi mempengaruhi perekonomian negara-negara tersebut.
Kementerian pertanian, sebagai contoh, sangat penting dalam menjaga habitat alami dan melindungi koridor keanekaragaman hayati bagi binatang yang melakukan penyerbukan dan satwa liar lainnya. Untuk menghambat konversi habitat, para pemerintah dapat memberi subsidi pertanian yang bersyarat pada pertimbangan lingkungan dan mensyaratkan pelaku agribisnis asing untuk membuktikan bahwa impor yang mereka lakukan telah diproduksi tanpa mengubah habitat alami.
Produksi listrik, transportasi, dan pembangunan infrastruktur yang juga merupakan pendorong besar dalam hilangnya keanekaragaman hayati harus dikembangkan dengan perencanaan dan mitigasi yang teliti tidak hanya oleh kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas konservasi lingkungan. Baik melalui peraturan maupun insentif, para pemerintah harus berusaha lebih keras untuk meminimalkan dampak dari aktivitas-aktivitas tersebut pada alam. Jika tidak mungkin menghindari dampak pada lingkungan, proyek-proyek tersebut harus memberi kompensasi hilangnya keanekaragaman hayati dengan berinvestasi di pemulihan lahan gundul dan lahan yang rusak. Untuk itu, kerangka kerja yang baru harus menetapkan pedoman bagi tiap sektor untuk memperbaiki diri.
Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, agenda yang jelas harus ditetapkan. Namun, pertanyaannya, apa yang harus dipertanggung jawabkan oleh negara-negara tersebut? The Nature Concervancy telah mengusulkan suatu alat ukur yang berdasar pada “net gain for nature” atau “keuntungan bersih bagi alam” yang akan menilai berbagai pihak berdasarkan perbaikan dari tahun ke tahun atas kondisi habitat alami dan keanekaragaman hayati dalam bentang alam produksi seperti pada lahan pertanian.
Harus diakui, indikator semacam ini lebih sulit diukur daripada ukuran yang lebih baku seperti luasan wilayah yang dilindungi. Namun, dengan teknologi spasial yang berbiaya rendah seperti Global Positioning Sistem (GPS), Geographic Information Systems (GIS), dan pengindraan jauh, data yang diperlukan untuk mengukur kemajuan sangat mudah didapat. Idealnya, kita harus menilai keadaan dari tiap habitat pada skala global, membentuk pemahaman yang terperinci atas semua ekosistem. Dengan data ini, kita dapat memonitor kemajuan pada tiap habitat di berbagai negara, wilayah, dan biome.
Menyelamatkan alam bukanlah tugas bagi pemerintah saja. Tugas itu harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Bahkan dengan peraturan perundangan dan penegakkan hukum yang optimal, pemerintah mana pun kemungkinan tidak akan bisa menghilangkan seluruh faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Dukungan dari dunia usaha, pemerintahan daerah, masyarakat adat, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi keagamaan sangatlah penting. Pendekatan yang berbasis pada masing-masing sektor yang mendukung “net gains for nature” dapat menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan yang secara sukarela berkomitmen untuk mendukung tujuan yang lebih luas.
Masyarakat internasional hanya memiliki waktu kurang dari satu tahun untuk merundingkan kerangka kerja yang mampu mentransformasi hubungan kita dengan alam. Jika pemerintah negara-negara ingin pertemuan KKH di Kunming untuk menjadi titik balik, mereka harus bekerja keras untuk mengubah total cara kita mengelola lahan dan sumber daya laut pada semua tahap ekstraksi, produksi, dan konsumsi. Itu dapat terjadi hanya jika para perunding memahami bahwa Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati bukan hanya masalah bagi para pecinta lingkungan.
NEW YORK – Pada bulan Oktober ini, perwakilan dari 196 pihak yang terlibat dalam pada Konvensi Keanekaragaman Hayati Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on Biological Diversity/KKH) akan berkumpul di Kunming, Tiongkok, untuk melakukan finalisasi Kerangka Kerja Kenakaragaman Hayati Global yang baru. Seperti Kesepakatan Iklim Paris yang ditandatangani pada tahun 2015, kesepakatan ini dapat menjadi titik balik atas bagaimana kita mengelola hubungan kita dengan alam.
Namun, aktivis keanekaragaman hayati harus mengambil pelajaran penting dari aktivis iklim. Aksi iklim global mendapatkan momentum baru setelah jelas bahwa permasalahannya lebih besar daripada lingkungan dan harus disertai transformasi pada bidang transportasi, energi, pertanian, infrastruktur, dan banyak sektor industri. Hilangnya keanekaragaman hayati secara pesat yang sedang kita saksikan itu lebih dari sekedar alam. Hancurnya ekosistem-ekosistem akan mengancam kualitas hidup dan penghidupan semua orang di planet ini. KKH juga harus mencakup lebih dari isu konservasi untuk dapat bekerja sama dengan semua sektor perekonomian yang terkait dan masyarakat sipil.
Sejak disetujui setelah Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, KKH telah mencapai banyak kesuksesan dalam mendorong negara-negara untuk menetapkan wilayah-wilayah terlindung baru hingga hampir 15% dari daratan dunia telah terlindung dalam suatu wilayah taman (walaupun bagian dari wilayah laut yang terlindungi berjumlah lebih kecil). Namun, walaupun dengan kesuksesan ini, hilangnya keanekaragaman hayati terus berlanjut. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa penetapan area konservasi itu memang diperlukan namun tidak cukup. Untuk memperlambat dan menghentikan penurunan jumlah spesies dan habitat yang pesat, kita harus memikirkan bagaimana masyarakat mengelola lahan dan laut serta sumber daya yang diambil.
Pada saat ini, semua insentif ekonomi yang ada dibuat untuk mendorong aktivitas yang mendorong hilangnya keanekaragaman hayati. Pertanian, infrastruktur, dan wilayah perkotaan terus meluas dengan cepat seiring dengan meluasnya usaha kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Selain mengubah bentang alam secara langsung, praktik-praktik tersebut dapat mengganggu habitat alami dan merusak lahan yang lebih luas dengan memudahkan akses untuk perburuan ilegal, penebangan ilegal, dan aktivitas lainnya yang melawan hukum. Polutan, limpasan air, dan penggunaan air oleh industri dan pertanian telah dan terus mengakibatkan kerusakan yang lebih luas.
Hanya 5% daratan bumi yang belum berubah akibat kegiatan manusia dan angka itu sangat mungkin untuk terus mengecil jika kita tidak segera menetapkan suatu perubahan. Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan pada tahun 2015 dari The Nature Conservancy menemukan bahwa jika tren saat ini berlanjut, pembangunan jalan baru dan infrastruktur energi (termasuk energi terbarukan), beserta pertambangan dan pertanian akan mengancam perubahan sebesar dua kali lipat atas wilayah alam yang belum tersentuh di Amerika Selatan, dan sebesar tiga kali lipat di Afrika pada tahun 2050.
Tanggung jawab untuk melindungi lahan alami biasanya dipegang oleh kementerian lingkungan hidup, pengelola taman nasional, dan konservasionis di berbagai negara yang semuanya akan berkumpul untuk berunding pada tahun ini. Namun, untuk dapat menjadi benar-benar transformatif, Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global pasca 2020 harus melibatkan pejabat-pejabat keuangan, perencanaan, transportasi, energi, dan pertanian, khususnya pihak-pihak yang berpotensi mempengaruhi perekonomian negara-negara tersebut.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
Kementerian pertanian, sebagai contoh, sangat penting dalam menjaga habitat alami dan melindungi koridor keanekaragaman hayati bagi binatang yang melakukan penyerbukan dan satwa liar lainnya. Untuk menghambat konversi habitat, para pemerintah dapat memberi subsidi pertanian yang bersyarat pada pertimbangan lingkungan dan mensyaratkan pelaku agribisnis asing untuk membuktikan bahwa impor yang mereka lakukan telah diproduksi tanpa mengubah habitat alami.
Produksi listrik, transportasi, dan pembangunan infrastruktur yang juga merupakan pendorong besar dalam hilangnya keanekaragaman hayati harus dikembangkan dengan perencanaan dan mitigasi yang teliti tidak hanya oleh kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas konservasi lingkungan. Baik melalui peraturan maupun insentif, para pemerintah harus berusaha lebih keras untuk meminimalkan dampak dari aktivitas-aktivitas tersebut pada alam. Jika tidak mungkin menghindari dampak pada lingkungan, proyek-proyek tersebut harus memberi kompensasi hilangnya keanekaragaman hayati dengan berinvestasi di pemulihan lahan gundul dan lahan yang rusak. Untuk itu, kerangka kerja yang baru harus menetapkan pedoman bagi tiap sektor untuk memperbaiki diri.
Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, agenda yang jelas harus ditetapkan. Namun, pertanyaannya, apa yang harus dipertanggung jawabkan oleh negara-negara tersebut? The Nature Concervancy telah mengusulkan suatu alat ukur yang berdasar pada “net gain for nature” atau “keuntungan bersih bagi alam” yang akan menilai berbagai pihak berdasarkan perbaikan dari tahun ke tahun atas kondisi habitat alami dan keanekaragaman hayati dalam bentang alam produksi seperti pada lahan pertanian.
Harus diakui, indikator semacam ini lebih sulit diukur daripada ukuran yang lebih baku seperti luasan wilayah yang dilindungi. Namun, dengan teknologi spasial yang berbiaya rendah seperti Global Positioning Sistem (GPS), Geographic Information Systems (GIS), dan pengindraan jauh, data yang diperlukan untuk mengukur kemajuan sangat mudah didapat. Idealnya, kita harus menilai keadaan dari tiap habitat pada skala global, membentuk pemahaman yang terperinci atas semua ekosistem. Dengan data ini, kita dapat memonitor kemajuan pada tiap habitat di berbagai negara, wilayah, dan biome.
Menyelamatkan alam bukanlah tugas bagi pemerintah saja. Tugas itu harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Bahkan dengan peraturan perundangan dan penegakkan hukum yang optimal, pemerintah mana pun kemungkinan tidak akan bisa menghilangkan seluruh faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Dukungan dari dunia usaha, pemerintahan daerah, masyarakat adat, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi keagamaan sangatlah penting. Pendekatan yang berbasis pada masing-masing sektor yang mendukung “net gains for nature” dapat menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan yang secara sukarela berkomitmen untuk mendukung tujuan yang lebih luas.
Masyarakat internasional hanya memiliki waktu kurang dari satu tahun untuk merundingkan kerangka kerja yang mampu mentransformasi hubungan kita dengan alam. Jika pemerintah negara-negara ingin pertemuan KKH di Kunming untuk menjadi titik balik, mereka harus bekerja keras untuk mengubah total cara kita mengelola lahan dan sumber daya laut pada semua tahap ekstraksi, produksi, dan konsumsi. Itu dapat terjadi hanya jika para perunding memahami bahwa Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati bukan hanya masalah bagi para pecinta lingkungan.