NEW YORK – Tahun ini menandai satu dekade sejak terjadinya krisis finansial global. Bagi Amerika, tahun 2018 sangat berbeda dengan 2008. Kondisi perekonomian telah berubah dari berada di ambang kehancuran menjadi menuju overheating karena kebijakan pemotongan pajak besar-besaran yang diambil ketika pertumbuhan sudah pesat. Hubungan dengan Tiongkok juga berubah secara drastis. Kesadaran bahwa kerja sama dengan Tiongkok diperlukan untuk menangani permintaan global telah berubah menjadi proteksionisme dan permusuhan.
Namun, bagi Tiongkok, tahun 2018 terasa serupa dengan 2008 karena sebuah alasan penting: guncangan negatif yang berasal dari Amerika menimbulkan sebuah ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2008, guncangan berasal dari penurunan permintaan ekspor yang disebabkan oleh runtuhnya Lehman Brothers dan krisis finansial yang terjadi setelahnya. Saat ini, guncangan berasal dari perang dagang yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump.
Risiko yang dihadapi Tiongkok tidak seluruhnya berada di luar kendali negara tersebut. Keadaan dapat menjadi lebih buruk jika Tiongkok mengulang kebijakan yang mereka ambil pada tahun 2008 – misalnya, secara eksklusif mengandalkan stimulus fiskal dan moneter yang berjumlah besar untuk menopang permintaan.
Meskipun tanggapan dari pihak berwenang satu dekade yang lalu berhasil mencegah resesi yang besar, hal tersebut juga menimbulkan banyak permasalahan lain, termasuk melonjaknya tingkat hutang pemerintah daerah dan perusahaan milik negara (BUMN), perluasan shadow banking, kembali terjadinya kelebihan kapasitas di beberapa sektor, dan penurunan kekuatan relatif perusahaan swasta. Pemerintahan Trump telah menjadikan beberapa dari konsekuensi ini sebagai pembenaran untuk melakukan perang dagang.
Dalam situasi ini, Tiongkok mungkin tergoda untuk memperkuat stimulasi untuk permintaan agregat dengan tindakan jangka pendek seperti menyalurkan lebih banyak investasi infrastruktur melalui pemerintah daerah dan membeli surat hutang perusahaan milik negara. Namun pendekatan ini mempunyai risiko dapat menyebabkan banyak masalah jangka panjang. Strategi yang lebih baik adalah untuk fokus pada reformasi struktural.
Sebagai permulaan, perusahaan swasta perlu mengetahui bahwa mereka bersaing dengan BUMN secara adil dalam hal peraturan dan penegakan hukum, akses terhadap pinjaman bank dan sumber daya lain, serta peluang untuk mendapatkan kontrak dari pemerintah. Perusahaan swasta merupakan sumber pertumbuhan yang paling penting dalam empat dekade terakhir, sehingga merupakan sebuah pertanda baik melihat gubernur Bank Sentral Tiongkok Yi Gang menekankan prinsip “netralitas kompetitif” dalam sebuah pidato baru-baru ini. Sejauh ini, istilah tersebut belum digunakan kembali oleh pejabat tingkat tinggi. Namun pemerintah harus secara formal mengadopsinya sebagai norma pedoman untuk tata kelola ekonomi.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Sehubungan dengan perdagangan luar negeri dan investasi, Tiongkok harus menerapkan prinsip “netralitas pemerintah” untuk mengatur kerja sama dan negosiasi kontrak, termasuk transfer teknologi, antara perusahaan luar dan dalam negeri. Secara lebih luas, Tiongkok harus terus mengurangi hambatan perdagangan dan investasi bagi perusahaan asing, termasuk dengan cara menerapkan kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya, yaitu melonggarkan pembatasan perusahaan finansial asing yang beroperasi di Tiongkok. Kebijakan tersebut akan meningkatkan pendapatan riil rumah tangga di Tiongkok dengan meningkatkan daya beli serta memperkuat kompetisi perusahaan di dalam negeri dengan memberikan tekanan bagi perusahaan dalam negeri yang kurang efisien. Pengalaman Tiongkok setelah tergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia menunjukkan bahwa keterbukaan yang lebih besar pada akhirnya akan membawa lebih banyak kesejahteraan kepada penduduk.
Menciptakan fleksibilitas lebih besar pada pasar tenaga kerja adalah reformasi struktural ketiga yang dibutuhkan oleh Tiongkok. Sejak pertengahan tahun 1990an, gabungan tingkat iuran wajib untuk tabungan pensiun, layanan kesehatan, dan tunjangan lain sangat tinggi – sekitar 50% lebih tinggi dari upah, yang lebih tinggi dari tingkat iuran kontribusi median di negara-negara OECD. Namun lemahnya penegakan peraturan sejak lama berarti bahwa sebagian besar perusahaan dalam negeri mengabaikan biaya-biaya tersebut. Lalu, pada tahun 2008, pihak berwenang mulai menegakkan tingkat iuran tersebut secara ketat, yang kemudian memberikan tekanan pada perusahaan. Selain itu, terdapat juga kewajiban perusahaan untuk menawarkan kontrak jangka panjang bagi seluruh individu setelah dua kontrak jangan pendek secara berturut-turut dan membayar uang pesangon yang sangat besar jika perusahaan ingin mengurangi jumlah tenaga kerja. Sebagai dampaknya, kemampuan perekonomian untuk menghadapi guncangan negatif dan menyesuaikan komposisi pekerjaan menjadi sangat berkurang.
Mengingat tingkat produktivitas dan tahap perkembangan Tiongkok, tingkat iuran wajib gabungan yang berjumlah 35-40% untuk seluruh tunjangan yang diberikan oleh pemerintah akan lebih tepat. Penerapan tingkat tersebut, bersamaan dengan tindakan lainnya untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, dapat meningkatkan ketahanan perekonomian Tiongkok secara signifikan.
Reformasi terakhir yang akan memberikan banyak manfaat dalam memperkuat perekonomian Tiongkok adalah pengurangan sementara pajak pendapatan perusahaan dan pajak pertambahan nilai. Saya menyarankan pemotongan pajak sementara karena dua alasan. Pemotongan pajak sementara akan memberikan tekanan yang lebih sedikit pada anggaran publik dibandingkan pemotongan pajak secara permanen, dan pada saat yang sama memberikan lebih banyak insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi. Dalam hal ini, pemotongan pajak akan berdampak pada reformasi dari sisi penawaran dan tata kelola permintaan agregat.
Para pemimpin Tiongkok menyadari bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan sebagian besar dari reformasi yang disebutkan di atas; bahkan mereka telah menjadikan reformasi dari sisi pasokan sebagai moto resmi mereka. Namun, sejauh ini, mereka hanya fokus pada pengurangan kapasitas berlebih dan deleveraging, daripada tindakan yang akan meningkatkan kepercayaan pengusaha swasta, mengurangi kerentanan perekonomian terhadap guncangan, dan menopang pertumbuhan. Mengingat dua dari reformasi di atas – yaitu netralitas kompetitif dan keterbukaan yang lebih besar terhadap perusahaan swasta yang berasal dari dalam dan luar negeri – juga akan membantu menenangkan Amerika, ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Recent demonstrations in Gaza have pushed not only for an end to the war, but also for an end to Hamas's rule, thus echoing Israel's own stated objectives. Yet the Israeli government, consumed by its own internal politics, has barely acknowledged this unprecedentedly positive development.
underscores the unprecedented nature of recent demonstrations in the war-ravaged enclave.
NEW YORK – Tahun ini menandai satu dekade sejak terjadinya krisis finansial global. Bagi Amerika, tahun 2018 sangat berbeda dengan 2008. Kondisi perekonomian telah berubah dari berada di ambang kehancuran menjadi menuju overheating karena kebijakan pemotongan pajak besar-besaran yang diambil ketika pertumbuhan sudah pesat. Hubungan dengan Tiongkok juga berubah secara drastis. Kesadaran bahwa kerja sama dengan Tiongkok diperlukan untuk menangani permintaan global telah berubah menjadi proteksionisme dan permusuhan.
Namun, bagi Tiongkok, tahun 2018 terasa serupa dengan 2008 karena sebuah alasan penting: guncangan negatif yang berasal dari Amerika menimbulkan sebuah ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2008, guncangan berasal dari penurunan permintaan ekspor yang disebabkan oleh runtuhnya Lehman Brothers dan krisis finansial yang terjadi setelahnya. Saat ini, guncangan berasal dari perang dagang yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump.
Risiko yang dihadapi Tiongkok tidak seluruhnya berada di luar kendali negara tersebut. Keadaan dapat menjadi lebih buruk jika Tiongkok mengulang kebijakan yang mereka ambil pada tahun 2008 – misalnya, secara eksklusif mengandalkan stimulus fiskal dan moneter yang berjumlah besar untuk menopang permintaan.
Meskipun tanggapan dari pihak berwenang satu dekade yang lalu berhasil mencegah resesi yang besar, hal tersebut juga menimbulkan banyak permasalahan lain, termasuk melonjaknya tingkat hutang pemerintah daerah dan perusahaan milik negara (BUMN), perluasan shadow banking, kembali terjadinya kelebihan kapasitas di beberapa sektor, dan penurunan kekuatan relatif perusahaan swasta. Pemerintahan Trump telah menjadikan beberapa dari konsekuensi ini sebagai pembenaran untuk melakukan perang dagang.
Dalam situasi ini, Tiongkok mungkin tergoda untuk memperkuat stimulasi untuk permintaan agregat dengan tindakan jangka pendek seperti menyalurkan lebih banyak investasi infrastruktur melalui pemerintah daerah dan membeli surat hutang perusahaan milik negara. Namun pendekatan ini mempunyai risiko dapat menyebabkan banyak masalah jangka panjang. Strategi yang lebih baik adalah untuk fokus pada reformasi struktural.
Sebagai permulaan, perusahaan swasta perlu mengetahui bahwa mereka bersaing dengan BUMN secara adil dalam hal peraturan dan penegakan hukum, akses terhadap pinjaman bank dan sumber daya lain, serta peluang untuk mendapatkan kontrak dari pemerintah. Perusahaan swasta merupakan sumber pertumbuhan yang paling penting dalam empat dekade terakhir, sehingga merupakan sebuah pertanda baik melihat gubernur Bank Sentral Tiongkok Yi Gang menekankan prinsip “netralitas kompetitif” dalam sebuah pidato baru-baru ini. Sejauh ini, istilah tersebut belum digunakan kembali oleh pejabat tingkat tinggi. Namun pemerintah harus secara formal mengadopsinya sebagai norma pedoman untuk tata kelola ekonomi.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Sehubungan dengan perdagangan luar negeri dan investasi, Tiongkok harus menerapkan prinsip “netralitas pemerintah” untuk mengatur kerja sama dan negosiasi kontrak, termasuk transfer teknologi, antara perusahaan luar dan dalam negeri. Secara lebih luas, Tiongkok harus terus mengurangi hambatan perdagangan dan investasi bagi perusahaan asing, termasuk dengan cara menerapkan kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya, yaitu melonggarkan pembatasan perusahaan finansial asing yang beroperasi di Tiongkok. Kebijakan tersebut akan meningkatkan pendapatan riil rumah tangga di Tiongkok dengan meningkatkan daya beli serta memperkuat kompetisi perusahaan di dalam negeri dengan memberikan tekanan bagi perusahaan dalam negeri yang kurang efisien. Pengalaman Tiongkok setelah tergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia menunjukkan bahwa keterbukaan yang lebih besar pada akhirnya akan membawa lebih banyak kesejahteraan kepada penduduk.
Menciptakan fleksibilitas lebih besar pada pasar tenaga kerja adalah reformasi struktural ketiga yang dibutuhkan oleh Tiongkok. Sejak pertengahan tahun 1990an, gabungan tingkat iuran wajib untuk tabungan pensiun, layanan kesehatan, dan tunjangan lain sangat tinggi – sekitar 50% lebih tinggi dari upah, yang lebih tinggi dari tingkat iuran kontribusi median di negara-negara OECD. Namun lemahnya penegakan peraturan sejak lama berarti bahwa sebagian besar perusahaan dalam negeri mengabaikan biaya-biaya tersebut. Lalu, pada tahun 2008, pihak berwenang mulai menegakkan tingkat iuran tersebut secara ketat, yang kemudian memberikan tekanan pada perusahaan. Selain itu, terdapat juga kewajiban perusahaan untuk menawarkan kontrak jangka panjang bagi seluruh individu setelah dua kontrak jangan pendek secara berturut-turut dan membayar uang pesangon yang sangat besar jika perusahaan ingin mengurangi jumlah tenaga kerja. Sebagai dampaknya, kemampuan perekonomian untuk menghadapi guncangan negatif dan menyesuaikan komposisi pekerjaan menjadi sangat berkurang.
Mengingat tingkat produktivitas dan tahap perkembangan Tiongkok, tingkat iuran wajib gabungan yang berjumlah 35-40% untuk seluruh tunjangan yang diberikan oleh pemerintah akan lebih tepat. Penerapan tingkat tersebut, bersamaan dengan tindakan lainnya untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, dapat meningkatkan ketahanan perekonomian Tiongkok secara signifikan.
Reformasi terakhir yang akan memberikan banyak manfaat dalam memperkuat perekonomian Tiongkok adalah pengurangan sementara pajak pendapatan perusahaan dan pajak pertambahan nilai. Saya menyarankan pemotongan pajak sementara karena dua alasan. Pemotongan pajak sementara akan memberikan tekanan yang lebih sedikit pada anggaran publik dibandingkan pemotongan pajak secara permanen, dan pada saat yang sama memberikan lebih banyak insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi. Dalam hal ini, pemotongan pajak akan berdampak pada reformasi dari sisi penawaran dan tata kelola permintaan agregat.
Para pemimpin Tiongkok menyadari bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan sebagian besar dari reformasi yang disebutkan di atas; bahkan mereka telah menjadikan reformasi dari sisi pasokan sebagai moto resmi mereka. Namun, sejauh ini, mereka hanya fokus pada pengurangan kapasitas berlebih dan deleveraging, daripada tindakan yang akan meningkatkan kepercayaan pengusaha swasta, mengurangi kerentanan perekonomian terhadap guncangan, dan menopang pertumbuhan. Mengingat dua dari reformasi di atas – yaitu netralitas kompetitif dan keterbukaan yang lebih besar terhadap perusahaan swasta yang berasal dari dalam dan luar negeri – juga akan membantu menenangkan Amerika, ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak.