PARIS – Mulai dari ladang hingga menjadi hidangan, komunitas internasional menghadapi peningkatan tantangan dalam memberantas kelaparan dan malnutrisi. Meskipun beberapa wilayah di dunia lebih diberkati dibandingkan wilayah lainnya dalam hal iklim, air, dan geografi, terdapat cukup makanan untuk semua orang. Lalu mengapa kerawanan pangan merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak orang di banyak negara?
Yang kurang adalah kondisi yang dapat memastikan bahwa makanan yang sehat dan bergizi dapat menjangkau mereka yang membutuhkan. Negara dengan surplus pangan harus berada pada posisi untuk dapat memberikan pasokan kepada negara yang mengalami kekurangan, terlebih lagi saat ini ketika perubahan iklim melemahkan kondisi produksi makanan di banyak negara di dunia.
Sederhananya, memastikan bahwa seluruh rumah tangga mempunyai akses terhadap kuantitas, kualitas, dan beragam makanan bergizi yang dibutuhkan untuk kesehatan dan memuaskan membutuhkan perdagangan yang terbuka, dapat diprediksi, tidak diskriminatif, dan adil. Dan hal tersebut hanya dapat dijamin dengan peraturan global yang disetujui di Organisasi Perdagangan Dunia – peraturan yang telah mendukung 270% peningkatan perdagangan global dalam produk makanan dan pertanian sejak tahun 1996.
Yang pasti, sistem perdagangan global saat ini tidak bebas dari masalah, dan beberapa negara tidak selalu menaati peraturan. Terlebih lagi, terdapat kesenjangan sehubungan dengan mendisiplinkan pembatasan ekspor (yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian bagi negara yang bergantung pada impor) serta subsidi yang mendistorsi pasar dan hambatan perdagangan. Pada tahun 2017, hambatan perdagangan mencapai jumlah $330 miliar di seluruh dunia. Peraturan perdagangan perlu diperbaharui untuk mencerminkan pergeseran pasar dan kebijakan yang muncul – khususnya semakin pentingnya negara-negara berkembang – sejak WTO didirikan pada tahun 1995.
Kita harus benar-benar memastikan bahwa reformasi perdagangan pertanian termasuk dalam agenda. Reformasi seperti ini harus menjadi bagian dari strategi terintegrasi yang lebih besar yang mencakup serangkaian kebijakan dalam negeri dan investasi (yang didukung oleh bantuan internasional, jika dibutuhkan). Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa masyarakat dapat mengambil manfaat dari peluang baru dalam ekonomi global, dan bahwa bantuan tersedia bagi mereka yang paling membutuhkan.
Komunitas internasional perlu melakukan tiga hal untuk mengambil manfaat perdagangan bagi produk pangan dan pertanian. Pertama, pemerintah harus membantu para petani (khususnya petani keluarga) untuk menjadi lebih efisien. Hal ini berarti melakukan investasi dalam bidang infrastruktur (termasuk digital) dan pendidikan, menegakkan pendaftaran hak atas tanah dan hak milik, serta mendukung penelitian untuk melestarikan sumber daya, melawan perubahan iklim, dan meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan terhadap guncangan. Setiap hal tersebut merupakan elemen penting yang memungkinkan para petani untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Namun mungkin saja semua hal tersebut tidak cukup. Dalam banyak kasus, pemerintah juga perlu untuk merancang program ketahanan pangan seperti skema asuransi sosial dan transfer langsung yang menargetkan masyarakat miskin.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
Tugas pemerintah yang kedua adalah untuk menjauh dari intervensi yang mendistorsi pasar serta merusak lingkungan dalam sektor pertanian. Banyak pemerintah yang berusaha meningkatkan pendapatan petani dengan menetapkan harga dalam negeri yang tinggi dan menetapkan hambatan perdagangan untuk mencegah impor. Namun langkah-langkah tersebut pada akhirnya menaikkan harga bagi konsumen, memperburuk tekanan sumber daya, melemahkan keanekaragaman hayati, dan berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca.
Akhirnya pemerintah perlu mengaitkan reformasi ini pada peraturan global sehingga semua orang memiliki keyakinan bahwa peraturan dalam negeri akan bertahan. Apa pun bentuknya, peraturan internasional harus ditulis dengan cara yang mendorong dan menghargai kebijakan di tingkat nasional dan investasi yang baik dalam bidang pertanian.
Kegagalan untuk melakukan pergeseran kebijakan pertanian dengan lebih cepat ke arah yang diuraikan di atas sangat merugikan – baik ke sektor tersebut dan bagi komunitas internasional. Namun, langkah-langkah penting yang telah diambil oleh pemerintah untuk melarang subsidi ekspor menunjukkan bahwa kemajuan masih mungkin untuk dicapai.
Di masa depan, prioritas utama adalah mengatasi permasalahan yang belum diselesaikan dengan semua pihak, dan tidak mengindahkan tabu. Para pembuat kebijakan harus meninjau kembali dukungan dalam negeri dalam konteks kondisi pasar dan kebijakan yang kini ada. Selain itu, kita perlu meningkatkan akses pasar, dan meyakinkan negara-negara lain untuk berkomitmen pada rezim penegakan yang lebih kuat sehubungan dengan permasalahan kompetisi ekspor dan pembatasan ekspor.
Memberantas kelaparan, mengakhiri kerawanan pangan, dan memastikan keberlanjutan adalah prioritas global yang membutuhkan tindakan kolektif. Kita perlu memperkuat, bukan melemahkan, kerja sama internasional. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB serta OECD akan terus mendukung upaya WTO untuk memfasilitasi perdagangan pangan dan produk-produk pertanian. Dan kami akan mengintensifikasikan upaya kami untuk membantu negara-negara memberlakukan kebijakan yang mereka perlukan untuk pertumbuhan produktivitas inklusif dan ketahanan pangan untuk semua.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
PARIS – Mulai dari ladang hingga menjadi hidangan, komunitas internasional menghadapi peningkatan tantangan dalam memberantas kelaparan dan malnutrisi. Meskipun beberapa wilayah di dunia lebih diberkati dibandingkan wilayah lainnya dalam hal iklim, air, dan geografi, terdapat cukup makanan untuk semua orang. Lalu mengapa kerawanan pangan merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak orang di banyak negara?
Yang kurang adalah kondisi yang dapat memastikan bahwa makanan yang sehat dan bergizi dapat menjangkau mereka yang membutuhkan. Negara dengan surplus pangan harus berada pada posisi untuk dapat memberikan pasokan kepada negara yang mengalami kekurangan, terlebih lagi saat ini ketika perubahan iklim melemahkan kondisi produksi makanan di banyak negara di dunia.
Sederhananya, memastikan bahwa seluruh rumah tangga mempunyai akses terhadap kuantitas, kualitas, dan beragam makanan bergizi yang dibutuhkan untuk kesehatan dan memuaskan membutuhkan perdagangan yang terbuka, dapat diprediksi, tidak diskriminatif, dan adil. Dan hal tersebut hanya dapat dijamin dengan peraturan global yang disetujui di Organisasi Perdagangan Dunia – peraturan yang telah mendukung 270% peningkatan perdagangan global dalam produk makanan dan pertanian sejak tahun 1996.
Yang pasti, sistem perdagangan global saat ini tidak bebas dari masalah, dan beberapa negara tidak selalu menaati peraturan. Terlebih lagi, terdapat kesenjangan sehubungan dengan mendisiplinkan pembatasan ekspor (yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian bagi negara yang bergantung pada impor) serta subsidi yang mendistorsi pasar dan hambatan perdagangan. Pada tahun 2017, hambatan perdagangan mencapai jumlah $330 miliar di seluruh dunia. Peraturan perdagangan perlu diperbaharui untuk mencerminkan pergeseran pasar dan kebijakan yang muncul – khususnya semakin pentingnya negara-negara berkembang – sejak WTO didirikan pada tahun 1995.
Kita harus benar-benar memastikan bahwa reformasi perdagangan pertanian termasuk dalam agenda. Reformasi seperti ini harus menjadi bagian dari strategi terintegrasi yang lebih besar yang mencakup serangkaian kebijakan dalam negeri dan investasi (yang didukung oleh bantuan internasional, jika dibutuhkan). Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa masyarakat dapat mengambil manfaat dari peluang baru dalam ekonomi global, dan bahwa bantuan tersedia bagi mereka yang paling membutuhkan.
Komunitas internasional perlu melakukan tiga hal untuk mengambil manfaat perdagangan bagi produk pangan dan pertanian. Pertama, pemerintah harus membantu para petani (khususnya petani keluarga) untuk menjadi lebih efisien. Hal ini berarti melakukan investasi dalam bidang infrastruktur (termasuk digital) dan pendidikan, menegakkan pendaftaran hak atas tanah dan hak milik, serta mendukung penelitian untuk melestarikan sumber daya, melawan perubahan iklim, dan meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan terhadap guncangan. Setiap hal tersebut merupakan elemen penting yang memungkinkan para petani untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Namun mungkin saja semua hal tersebut tidak cukup. Dalam banyak kasus, pemerintah juga perlu untuk merancang program ketahanan pangan seperti skema asuransi sosial dan transfer langsung yang menargetkan masyarakat miskin.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
Tugas pemerintah yang kedua adalah untuk menjauh dari intervensi yang mendistorsi pasar serta merusak lingkungan dalam sektor pertanian. Banyak pemerintah yang berusaha meningkatkan pendapatan petani dengan menetapkan harga dalam negeri yang tinggi dan menetapkan hambatan perdagangan untuk mencegah impor. Namun langkah-langkah tersebut pada akhirnya menaikkan harga bagi konsumen, memperburuk tekanan sumber daya, melemahkan keanekaragaman hayati, dan berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca.
Akhirnya pemerintah perlu mengaitkan reformasi ini pada peraturan global sehingga semua orang memiliki keyakinan bahwa peraturan dalam negeri akan bertahan. Apa pun bentuknya, peraturan internasional harus ditulis dengan cara yang mendorong dan menghargai kebijakan di tingkat nasional dan investasi yang baik dalam bidang pertanian.
Kegagalan untuk melakukan pergeseran kebijakan pertanian dengan lebih cepat ke arah yang diuraikan di atas sangat merugikan – baik ke sektor tersebut dan bagi komunitas internasional. Namun, langkah-langkah penting yang telah diambil oleh pemerintah untuk melarang subsidi ekspor menunjukkan bahwa kemajuan masih mungkin untuk dicapai.
Di masa depan, prioritas utama adalah mengatasi permasalahan yang belum diselesaikan dengan semua pihak, dan tidak mengindahkan tabu. Para pembuat kebijakan harus meninjau kembali dukungan dalam negeri dalam konteks kondisi pasar dan kebijakan yang kini ada. Selain itu, kita perlu meningkatkan akses pasar, dan meyakinkan negara-negara lain untuk berkomitmen pada rezim penegakan yang lebih kuat sehubungan dengan permasalahan kompetisi ekspor dan pembatasan ekspor.
Memberantas kelaparan, mengakhiri kerawanan pangan, dan memastikan keberlanjutan adalah prioritas global yang membutuhkan tindakan kolektif. Kita perlu memperkuat, bukan melemahkan, kerja sama internasional. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB serta OECD akan terus mendukung upaya WTO untuk memfasilitasi perdagangan pangan dan produk-produk pertanian. Dan kami akan mengintensifikasikan upaya kami untuk membantu negara-negara memberlakukan kebijakan yang mereka perlukan untuk pertumbuhan produktivitas inklusif dan ketahanan pangan untuk semua.