ISLAMABAD – Sebuah ironi yang menyakitkan tentang perubahan iklim bahwa mereka yang paling sedikit kontribusinya terhadap masalah justru yang paling menderita kerusakan. Jika ada negara yang berhak mengklaim dirinya sebagai korban ketidakadilan iklim, itu adalah Pakistan. Ketika para pemimpin dunia mempersiapkan diri untuk menghadiri Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Paris, Pakistan berusaha pulih dari akibat buruk bencana banjir yang merusak bangunan, menghancurkan tanaman, menyapu bersih jembatan, dan menewaskan 238 orang.
Tragedi yang berhubungan dengan cuaca seperti ini bukan hal baru bagi Pakistan; yang berbeda hanyalah frekuensi dan keganasannya. Banjir yang mematikan telah menjadi kejadian tahunan; pada tahun 2010, hujan deras yang memecahkan rekor menewaskan hampir 2.000 orang dan membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan ketika Pakistan berjuang dalam pertempuran sengit melawan terorisme, meningkatnya cuaca berbahaya memicu kenaikan harga pangan dan air bersih, mengancam pasokan energi, melemahkan perekonomian, dan mengakibatkan ancaman keamanan yang serius dan menelan biaya besar.
Kemungkinan besar penderitaan iklim di Pakistan disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan negara-negara maju sejak awal Revolusi Industri. Bahkan saat ini, Pakistan menghasilkan kurang dari 1% total emisi global. Meskipun demikian, Pakistan selalu menjadi salah satu negara yang paling rentan terkena dampak berbahaya dari perubahan iklim, karena kondisi demografi, geografi, dan iklim alamiah.
Sejak tahun 1994 hingga 2013, perubahan iklim menimbulkan kerugian bagi Pakistan rata-rata $4 miliar per tahunnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2012, terorisme di Pakistan merugikan negara sekitar $1 miliar. Jika tidak sedang mengalami bencana banjir, Pakistan menderita kekurangan air, sehingga menjadi salah satu negara di dunia yang mengalami krisis air (water stress) terburuk, menurut Asian Development Bank. Perubahan iklim menggabungkan kedua masalah tersebut, membuat gletser dan salju yang berfungsi sebagai regulator alami aliran air menjadi terkikis dan mencair, bahkan ketika erosi yang memburuk akibat banjir yang berkontribusi terhadap pendangkalan waduk-waduk besar.
Sementara itu, kenaikan suhu meningkatkan kemungkinan terjadinya hama dan penyakit pada tumbuhan, membahayakan produktivitas pertanian dan menjadikan penduduk semakin sering menderita gelombang panas. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan tingginya salinitas di daerah pesisir pantai, kerusakan pada bakau, dan mengancam tempat pembiakan ikan. Selain itu, suhu laut yang lebih tinggi berpotensi menyebabkan siklon yang lebih sering dan berbahaya, sehingga mengancam kawasan pantai Pakistan.
Prospek ke depannya pun tidak kalah mengkhawatirkan: krisis air dan banjir bandang yang memburuk serta persediaan air di waduk-waduk yang menyusut. Pada tahun 2040, perkiraan menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan suhu sebesar 0.5º Celsius dapat merusak 8-10% hasil panen di Pakistan.
Beban ini tidak bisa dibiarkan untuk dipikul sendiri oleh Pakistan. Sejauh ini, kemajuan dalam beberapa perundingan internasional tentang perubahan iklim masih relatif kecil. Kelompok pelobi bahan bakar fosil, pemerintah negara-negara industri yang enggan, dan disengaged electorates telah menunda dan menghambat penetapan perjanjian yang kuat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global. Meskipun harapan atas munculnya terobosan dalam perjuangan melawan perubahan iklim di Paris nanti merupakan keinginan, dorongan untuk pemerataan distribusi biaya pemanasan global harus dilakukan.
Meskipun terdapat penambahan dana untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di negara-negara berkembang, kontribusi Pakistan tetap rendah dibandingkan dengan sejumlah bencana yang dialami selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2050, rata-rata biaya tahunan adaptasi perubahan iklim akan mencapai $6-12 miliar, menurut Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Mitigasi sendiri akan memerlukan tambahan biaya $17 miliar per tahunnya.
Ketika perubahan iklim terus memakan korban, Pakistan tidak boleh membiarkan kerusakan yang senilai dengan kerugian miliaran dolar yang diakibatkan negara-negara pencemar terbesar di dunia tidak dibayarkan ganti ruginya. Apapun persetujuan akhir yang dicapai di Paris, para negosiator iklim harus memastikan total kerugian akibat emisi global akan ditanggung secara adil dan tidak menjadi bebab tunggal negara-negara yang menderita dampak terburuk.
Sebagai salah satu negara dengan tingkat pencemaran terendah, Pakistan berhak mencari sumber daya dan dana untuk mengatasi dampak permasalahan yang tidak disebabkan olehnya, sama hal dengan banyak negara lain. Usulan kami yang menyerukan penetapan mekanisme internasional yang mengikat untuk membagi beban perubahan iklim – suatu mekanisme yang menjamin keadilan iklim – tidak boleh diabaikan di Paris nanti.
ISLAMABAD – Sebuah ironi yang menyakitkan tentang perubahan iklim bahwa mereka yang paling sedikit kontribusinya terhadap masalah justru yang paling menderita kerusakan. Jika ada negara yang berhak mengklaim dirinya sebagai korban ketidakadilan iklim, itu adalah Pakistan. Ketika para pemimpin dunia mempersiapkan diri untuk menghadiri Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Paris, Pakistan berusaha pulih dari akibat buruk bencana banjir yang merusak bangunan, menghancurkan tanaman, menyapu bersih jembatan, dan menewaskan 238 orang.
Tragedi yang berhubungan dengan cuaca seperti ini bukan hal baru bagi Pakistan; yang berbeda hanyalah frekuensi dan keganasannya. Banjir yang mematikan telah menjadi kejadian tahunan; pada tahun 2010, hujan deras yang memecahkan rekor menewaskan hampir 2.000 orang dan membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan ketika Pakistan berjuang dalam pertempuran sengit melawan terorisme, meningkatnya cuaca berbahaya memicu kenaikan harga pangan dan air bersih, mengancam pasokan energi, melemahkan perekonomian, dan mengakibatkan ancaman keamanan yang serius dan menelan biaya besar.
Kemungkinan besar penderitaan iklim di Pakistan disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan negara-negara maju sejak awal Revolusi Industri. Bahkan saat ini, Pakistan menghasilkan kurang dari 1% total emisi global. Meskipun demikian, Pakistan selalu menjadi salah satu negara yang paling rentan terkena dampak berbahaya dari perubahan iklim, karena kondisi demografi, geografi, dan iklim alamiah.
Sejak tahun 1994 hingga 2013, perubahan iklim menimbulkan kerugian bagi Pakistan rata-rata $4 miliar per tahunnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2012, terorisme di Pakistan merugikan negara sekitar $1 miliar. Jika tidak sedang mengalami bencana banjir, Pakistan menderita kekurangan air, sehingga menjadi salah satu negara di dunia yang mengalami krisis air (water stress) terburuk, menurut Asian Development Bank. Perubahan iklim menggabungkan kedua masalah tersebut, membuat gletser dan salju yang berfungsi sebagai regulator alami aliran air menjadi terkikis dan mencair, bahkan ketika erosi yang memburuk akibat banjir yang berkontribusi terhadap pendangkalan waduk-waduk besar.
Sementara itu, kenaikan suhu meningkatkan kemungkinan terjadinya hama dan penyakit pada tumbuhan, membahayakan produktivitas pertanian dan menjadikan penduduk semakin sering menderita gelombang panas. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan tingginya salinitas di daerah pesisir pantai, kerusakan pada bakau, dan mengancam tempat pembiakan ikan. Selain itu, suhu laut yang lebih tinggi berpotensi menyebabkan siklon yang lebih sering dan berbahaya, sehingga mengancam kawasan pantai Pakistan.
Prospek ke depannya pun tidak kalah mengkhawatirkan: krisis air dan banjir bandang yang memburuk serta persediaan air di waduk-waduk yang menyusut. Pada tahun 2040, perkiraan menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan suhu sebesar 0.5º Celsius dapat merusak 8-10% hasil panen di Pakistan.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
Beban ini tidak bisa dibiarkan untuk dipikul sendiri oleh Pakistan. Sejauh ini, kemajuan dalam beberapa perundingan internasional tentang perubahan iklim masih relatif kecil. Kelompok pelobi bahan bakar fosil, pemerintah negara-negara industri yang enggan, dan disengaged electorates telah menunda dan menghambat penetapan perjanjian yang kuat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global. Meskipun harapan atas munculnya terobosan dalam perjuangan melawan perubahan iklim di Paris nanti merupakan keinginan, dorongan untuk pemerataan distribusi biaya pemanasan global harus dilakukan.
Meskipun terdapat penambahan dana untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di negara-negara berkembang, kontribusi Pakistan tetap rendah dibandingkan dengan sejumlah bencana yang dialami selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2050, rata-rata biaya tahunan adaptasi perubahan iklim akan mencapai $6-12 miliar, menurut Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Mitigasi sendiri akan memerlukan tambahan biaya $17 miliar per tahunnya.
Ketika perubahan iklim terus memakan korban, Pakistan tidak boleh membiarkan kerusakan yang senilai dengan kerugian miliaran dolar yang diakibatkan negara-negara pencemar terbesar di dunia tidak dibayarkan ganti ruginya. Apapun persetujuan akhir yang dicapai di Paris, para negosiator iklim harus memastikan total kerugian akibat emisi global akan ditanggung secara adil dan tidak menjadi bebab tunggal negara-negara yang menderita dampak terburuk.
Sebagai salah satu negara dengan tingkat pencemaran terendah, Pakistan berhak mencari sumber daya dan dana untuk mengatasi dampak permasalahan yang tidak disebabkan olehnya, sama hal dengan banyak negara lain. Usulan kami yang menyerukan penetapan mekanisme internasional yang mengikat untuk membagi beban perubahan iklim – suatu mekanisme yang menjamin keadilan iklim – tidak boleh diabaikan di Paris nanti.