NEW YORK – Krisis COVID-19 telah mengganggu hampir setiap aspek kehidupan, tapi tidak pada seks. Hubungan intim yang diinginkan dan yang tidak diinginkan tetap terjadi selama pandemi. Dengan berkurangnya mobilitas dan akses ke klinik serta rumah sakit, menjamin layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan tepat waktu menjadi jauh lebih penting dari biasanya.
Virus ini telah menunjukkan ketidakadilan yang nyata dalam pengobatan – dan tidak hanya dalam layanan darurat. Bahkan sebelum COVID-19, remaja perempuan, migran, kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan LGBTQI+ menghadapi diskriminasi di ruang tunggu dokter. Krisis ini adalah sebuah peluang bagi para pengambil kebijakan untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang mendukung perempuan dan anak perempuan untuk lebih berdaya atas kebutuhan mereka yang mendesak dan meningkatkan akses terhadap layanan penting dalam jangka panjang.
Prioritas pertama adalah untuk menjadikan kontrasepsi oral tersedia tanpa perlu resep dokter. Hal ini akan meningkatkan keamanan, akses, dan penggunaan kontrasepsi tersebut. Di banyak tempat, kontrasepsi ini memerlukan resep dokter, sehingga menghambat perempuan untuk punya kendali penuh atas tubuh mereka. Hal ini juga bisa membatasi akses pasien terhadap layanan kesehatan yang bebas penyalahgunaan atau pelanggaran privasi. Kedua hal tersebut sangat penting khususnya bagi remaja, orang dengan gender non-biner, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan orang-orang lain yang khawatir akan didiskriminasi atau tidak dihargai di dalam lingkungan klinik.
Manfaat dari menjadikan kontrasepsi tersedia lebih luas jauh melebihi risikonya yang rendah. Bukti-bukti menunjukkan bahwa perempuan dan orang-orang non-biner bisa mengecek apakah ada kontra-indikasi dengan menggunakan daftar sederhana yang diberikan bersamaan dengan obat tersebut. Membolehkan orang-orang untuk mendapatkan pasokan obat untuk masa satu tahun, sehingga mereka bisa melakukan suntikan sendiri, seperti Depo-Provera, akan bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah yang penuh kekerasan dan mereka yang sulit mengakses layanan kesehatan. Menghapuskan persyaratan otorisasi pihak ketiga dan menurunkan harga kontrasepsi juga akan membantu.
Kedua, kita harus membuat aborsi lebih mudah untuk diakses. Kebijakan-kebijakan yang regresif dan lockdown baru-baru ini menjadikan klinik aborsi lebih sulit diakses, meskipun hal ini adalah sebuah prosedur medis yang penting. Para pengambil kebijakan bisa dan harus mengambil langkah-langkah sederhana untuk menghapuskan hambatan-hambatan terhadap aborsi yang menggunakan pil, yang bisa memperbesar kebebasan perempuan dan mengurangi kunjungan ke klinik.
Aborsi medis adalah prosedur yang aman dan efektif. Jutaan perempuan mengakhiri kehamilan setiap tahun, baik dengan menggunakan kombinasi mifepristone dan misoprostol, atau dengan misoprostol saja. Tidak perlu ada kunjungan resmi. Orang-orang yang ingin melakukan aborsi bisa melihat apakah mereka memenuhi persyaratan yang ada, mengikuti instruksi dosis yang benar, dan melihat apakah aborsi berhasil dilakukan. Yang mereka perlukan adalah informasi yang akurat, pengobatan, dan akses terhadap layanan kesehatan cadangan jika diperlukan.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Cara terbaik untuk meningkatkan akses terhadap aborsi adalah dengan menjadikan mifepristone dan misoprostol tersedia tanpa perlu resep. Setidaknya, para pengambil kebijakan harus menjadikan kedua hal tersebut lebih mudah untuk didapat melalui layanan telemedis. Cara ini bisa dilakukan dan aman selama konsumen diberi tahu mengenai apa yang akan terjadi dan bisa menerima layanan pascaaborsi tanpa dihakimi, mendapatkan stigma, atau khawatir akan dipersekusi. Orang-orang yang melakukan aborsi mandiri tidak boleh dilecehkan atau mendapatkan hukuman.
Layanan untuk ibu yang berkualitas juga sangat penting bagi perempuan di era virus corona ini. Wanita hamil menghadapi tingkat stres yang sama dengan semua orang lain dalam pandemi ini. Mereka menghadapi ketidakpastian pekerjaan, kehilangan pendapatan, perubahan cakupan asuransi kesehatan, dan ancaman terhadap kesehatan mereka sendiri. Dan kemudian ada juga kekhawatiran khusus mengenai kesehatan janin dan bayi yang baru lahir.
Di banyak tempat, sistem layanan kesehatan yang kewalahan tidak bisa menyediakan tingkat layanan ibu yang diharapkan – dan diterima – seperti sebelum pandemi. Untuk mengatasi kesenjangan ini, para praktisi harus membantu wanita hamil melakukan perawatan mandiri yang lebih luas dengan menyediakan alat dan informasi yang tepat, misalnya layanan telemedis, edukasi daring, kunjungan ke rumah oleh bidan dan penyedia layanan kesehatan lain, dukungan psikososial, dan pemeriksaan yang memadai.
Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa perempuan hamil bisa memantau kesehatan mereka, bisa dengan baik menangani gejala umum, mengenali tanda-tanda komplikasi, dan tahu kapan untuk meminta layanan. Dan ketika mereka memerlukan layanan, maka mereka harus bisa melakukan perjalanan ke fasilitas layanan kesehatan, bahkan ketika lockdown diterapkan. Hal ini berarti memastikan adanya transportasi darurat dan peralatan perlindungan diri untuk perempuan hamil dan orang yang menemani mereka.
Selain itu, para pengambil kebijakan harus memperluas inisiatif yang mengurangi perlunya penanganan dokter dalam kelahiran. Kelahiran di rumah untuk kehamilan berisiko rendah, kelahiran dengan bantuan bidan, fasilitas melahirkan yang terhubung dengan layanan tersier, serta layanan kunjungan rumah selama kehamilan membantu memastikan kelahiran yang lebih aman bagi ibu dan penyedia layanan. Banyak negara yang telah menekankan layanan rumah sakit meskipun kelahiran tanpa bantuan dokter bermanfaat di saat-saat lain, tidak hanya ketika pandemi.
Kita harus menghindari upaya-upaya reaktif dan tergesa. Membatasi atau melarang pasangan atau doula ketika proses kelahiran, memisahkan bayi dari ibu yang mengidap atau dicurigai mengidap COVID-19, atau membatasi kontak kulit antar ibu dan anak, termasuk ketika menyusui merupakan suatu kemunduran. Organisasi Kesehatan Dunia telah mendesak para penyedia layanan untuk menahan diri dari penerapan langkah-langkah tersebut ketika memberikan layanan pada perempuan hamil, orang tua, dan bayi. Hal ini penting untuk mencegah peningkatan kekerasan kebidanan atau hasil yang lebih buruk bagi perempuan dan bayi mereka yang baru lahir.
Pemerintah yang tidak menghilangkan hambatan dalam layanan berisiko merusak sistem kesehatan yang tidak bisa menangani kebutuhan semua orang. Dalam jangka panjang, investasi pada pemberdayaan akan memperkuat sistem kesehatan dan kualitas layanan. Dengan pendidikan dan dukungan, masyarakat bisa mengelola kebutuhan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang mereka perlukan. Para pengambil kebijakan harus memberdayakan dan memberikan sarana bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Donald Trump’s attempt to reindustrialize the US economy by eliminating trade deficits will undoubtedly cause pain and disruption on a massive scale. But it is important to remember that both major US political parties have abandoned free trade in pursuit of similar goals.
argues that America’s protectionist policies reflect a global economic reordering that was already underway.
Donald Trump and Elon Musk's reign of disruption is crippling research universities’ ability to serve as productive partners in innovation, thus threatening the very system that they purport to celebrate. The Chinese, who are increasingly becoming frontier innovators in their own right, will be forever grateful.
warns that the pillars of US dynamism and competitiveness are being systematically toppled.
NEW YORK – Krisis COVID-19 telah mengganggu hampir setiap aspek kehidupan, tapi tidak pada seks. Hubungan intim yang diinginkan dan yang tidak diinginkan tetap terjadi selama pandemi. Dengan berkurangnya mobilitas dan akses ke klinik serta rumah sakit, menjamin layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan tepat waktu menjadi jauh lebih penting dari biasanya.
Virus ini telah menunjukkan ketidakadilan yang nyata dalam pengobatan – dan tidak hanya dalam layanan darurat. Bahkan sebelum COVID-19, remaja perempuan, migran, kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan LGBTQI+ menghadapi diskriminasi di ruang tunggu dokter. Krisis ini adalah sebuah peluang bagi para pengambil kebijakan untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang mendukung perempuan dan anak perempuan untuk lebih berdaya atas kebutuhan mereka yang mendesak dan meningkatkan akses terhadap layanan penting dalam jangka panjang.
Prioritas pertama adalah untuk menjadikan kontrasepsi oral tersedia tanpa perlu resep dokter. Hal ini akan meningkatkan keamanan, akses, dan penggunaan kontrasepsi tersebut. Di banyak tempat, kontrasepsi ini memerlukan resep dokter, sehingga menghambat perempuan untuk punya kendali penuh atas tubuh mereka. Hal ini juga bisa membatasi akses pasien terhadap layanan kesehatan yang bebas penyalahgunaan atau pelanggaran privasi. Kedua hal tersebut sangat penting khususnya bagi remaja, orang dengan gender non-biner, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan orang-orang lain yang khawatir akan didiskriminasi atau tidak dihargai di dalam lingkungan klinik.
Manfaat dari menjadikan kontrasepsi tersedia lebih luas jauh melebihi risikonya yang rendah. Bukti-bukti menunjukkan bahwa perempuan dan orang-orang non-biner bisa mengecek apakah ada kontra-indikasi dengan menggunakan daftar sederhana yang diberikan bersamaan dengan obat tersebut. Membolehkan orang-orang untuk mendapatkan pasokan obat untuk masa satu tahun, sehingga mereka bisa melakukan suntikan sendiri, seperti Depo-Provera, akan bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah yang penuh kekerasan dan mereka yang sulit mengakses layanan kesehatan. Menghapuskan persyaratan otorisasi pihak ketiga dan menurunkan harga kontrasepsi juga akan membantu.
Kedua, kita harus membuat aborsi lebih mudah untuk diakses. Kebijakan-kebijakan yang regresif dan lockdown baru-baru ini menjadikan klinik aborsi lebih sulit diakses, meskipun hal ini adalah sebuah prosedur medis yang penting. Para pengambil kebijakan bisa dan harus mengambil langkah-langkah sederhana untuk menghapuskan hambatan-hambatan terhadap aborsi yang menggunakan pil, yang bisa memperbesar kebebasan perempuan dan mengurangi kunjungan ke klinik.
Aborsi medis adalah prosedur yang aman dan efektif. Jutaan perempuan mengakhiri kehamilan setiap tahun, baik dengan menggunakan kombinasi mifepristone dan misoprostol, atau dengan misoprostol saja. Tidak perlu ada kunjungan resmi. Orang-orang yang ingin melakukan aborsi bisa melihat apakah mereka memenuhi persyaratan yang ada, mengikuti instruksi dosis yang benar, dan melihat apakah aborsi berhasil dilakukan. Yang mereka perlukan adalah informasi yang akurat, pengobatan, dan akses terhadap layanan kesehatan cadangan jika diperlukan.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Cara terbaik untuk meningkatkan akses terhadap aborsi adalah dengan menjadikan mifepristone dan misoprostol tersedia tanpa perlu resep. Setidaknya, para pengambil kebijakan harus menjadikan kedua hal tersebut lebih mudah untuk didapat melalui layanan telemedis. Cara ini bisa dilakukan dan aman selama konsumen diberi tahu mengenai apa yang akan terjadi dan bisa menerima layanan pascaaborsi tanpa dihakimi, mendapatkan stigma, atau khawatir akan dipersekusi. Orang-orang yang melakukan aborsi mandiri tidak boleh dilecehkan atau mendapatkan hukuman.
Layanan untuk ibu yang berkualitas juga sangat penting bagi perempuan di era virus corona ini. Wanita hamil menghadapi tingkat stres yang sama dengan semua orang lain dalam pandemi ini. Mereka menghadapi ketidakpastian pekerjaan, kehilangan pendapatan, perubahan cakupan asuransi kesehatan, dan ancaman terhadap kesehatan mereka sendiri. Dan kemudian ada juga kekhawatiran khusus mengenai kesehatan janin dan bayi yang baru lahir.
Di banyak tempat, sistem layanan kesehatan yang kewalahan tidak bisa menyediakan tingkat layanan ibu yang diharapkan – dan diterima – seperti sebelum pandemi. Untuk mengatasi kesenjangan ini, para praktisi harus membantu wanita hamil melakukan perawatan mandiri yang lebih luas dengan menyediakan alat dan informasi yang tepat, misalnya layanan telemedis, edukasi daring, kunjungan ke rumah oleh bidan dan penyedia layanan kesehatan lain, dukungan psikososial, dan pemeriksaan yang memadai.
Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa perempuan hamil bisa memantau kesehatan mereka, bisa dengan baik menangani gejala umum, mengenali tanda-tanda komplikasi, dan tahu kapan untuk meminta layanan. Dan ketika mereka memerlukan layanan, maka mereka harus bisa melakukan perjalanan ke fasilitas layanan kesehatan, bahkan ketika lockdown diterapkan. Hal ini berarti memastikan adanya transportasi darurat dan peralatan perlindungan diri untuk perempuan hamil dan orang yang menemani mereka.
Selain itu, para pengambil kebijakan harus memperluas inisiatif yang mengurangi perlunya penanganan dokter dalam kelahiran. Kelahiran di rumah untuk kehamilan berisiko rendah, kelahiran dengan bantuan bidan, fasilitas melahirkan yang terhubung dengan layanan tersier, serta layanan kunjungan rumah selama kehamilan membantu memastikan kelahiran yang lebih aman bagi ibu dan penyedia layanan. Banyak negara yang telah menekankan layanan rumah sakit meskipun kelahiran tanpa bantuan dokter bermanfaat di saat-saat lain, tidak hanya ketika pandemi.
Kita harus menghindari upaya-upaya reaktif dan tergesa. Membatasi atau melarang pasangan atau doula ketika proses kelahiran, memisahkan bayi dari ibu yang mengidap atau dicurigai mengidap COVID-19, atau membatasi kontak kulit antar ibu dan anak, termasuk ketika menyusui merupakan suatu kemunduran. Organisasi Kesehatan Dunia telah mendesak para penyedia layanan untuk menahan diri dari penerapan langkah-langkah tersebut ketika memberikan layanan pada perempuan hamil, orang tua, dan bayi. Hal ini penting untuk mencegah peningkatan kekerasan kebidanan atau hasil yang lebih buruk bagi perempuan dan bayi mereka yang baru lahir.
Pemerintah yang tidak menghilangkan hambatan dalam layanan berisiko merusak sistem kesehatan yang tidak bisa menangani kebutuhan semua orang. Dalam jangka panjang, investasi pada pemberdayaan akan memperkuat sistem kesehatan dan kualitas layanan. Dengan pendidikan dan dukungan, masyarakat bisa mengelola kebutuhan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang mereka perlukan. Para pengambil kebijakan harus memberdayakan dan memberikan sarana bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut.