Sebagai seorang dokter di Afrika Selatan, saya telah menyediakan layanan aborsi selama lebih dari satu dekade. Sebagai bagian dari pekerjaan saya, saya sering menyunting materi pendidikan untuk LSM yang bekerja untuk melakukan pencegahan HIV. Bagi perempuan muda di Afrika Selatan, materi ini sering kali menawarkan informasi yang dapat menyelamatkan nyawa mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi – termasuk kontrasepsi, kekerasan seksual, dan peraturan mengenai aborsi yang progresif di negara kami.
Namun dua hari setelah pemilu presiden di Amerika pada bulan November 2016 – dan lebih dari dua bulan sebelum pelantikan Trump – LSM tempat saya bekerja menghentikan distribusi panduan kesehatan reproduksi karena hal tersebut mengandung informasi mengenai aborsi yang sesungguhnya merupakan sebuah hak yang dijamin undang-undang di Afrika Selatan. Panduan tersebut kini telah dicetak kembali setelah seluruh referensi mengenai aborsi dihapuskan.
Alasan dari penyensoran diri sendiri ini adalah kebijakan Amerika yang dikenal dengan sebutan “global gag rule” (aturan pembungkam global). Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980an dan selalu diberlakukan oleh setiap presiden yang berasal dari partai Republik, kebijakan ini menghalangi dana bantuan asing dari Amerika untuk diberikan kepada organisasi yang menawarkan layanan, konseling, rujukan, atau advokasi aborsi. Ketika pemerintahan Trump secara resmi memberlakukan kembali peraturan tersebut, ia memperluas daftar program bantuan internasional yang pendanaannya mensyaratkan pemenuhan atas kriteria anti-aborsi tersebut.
Seperti banyak negara berkembang lainnya, Afrika Selatan menerima ratusan juta dolar dari pemerintah Amerika setiap tahunnya; pada tahun 2016, negara saya menerima $531 dari Badan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) untuk membantu pendanaan program “kesehatan dan populasi”. Meskipun bantuan ini telah membawa banyak manfaat, persyaratan untuk mendapatkan bantuan telah sangat membatasi kami.
Warga negara Afrika Selatan tidak asing lagi dengan campur tangan Amerika dalam bidang layanan kesehatan; sebelumnya kami juga pernah mengalami masa dimana global gag rule diberlakukan. Misalnya saja pada masa pemerintahan George W. Bush, kesehatan reproduksi mengalami kemunduran, dan layanan pendidikan yang berhubungan dengan aborsi juga mengalami hal serupa. Penyedia layanan kesehatan yang menerima dana dari USAID dilarang untuk mendiskusikan aborsi bahkan ketika perempuan yang mengandung mengidap HIV-Positif. Hal inilah yang membuat para tenaga profesional layanan kesehatan di Afrika Selatan – dan negara-negara lain – menyuarakan kekhawatiran akan perluasan dari kebijakan tersebut yang diberlakukan oleh Trump.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Bahkan ketika dana bantuan dari Amerika kembali diberikan di bawah pemerintahan presiden dari partai Demokrat, perempuan di Afrika Selatan tetap kesulitan mendapatkan akses terhadap layanan aborsi. Meskipun aborsi telah dilindungi oleh konstitusi sejak tahun 1996, hanya 5% klinik dan rumah sakit pemerintah yang menyediakan layanan tersebut, dan separuh dari total jumlah aborsi dilakukan di fasilitas yang tidak aman. Terdapat banyak selebaran yang mengiklankan aborsi di Afrika Selatan, termasuk di pintu masuk Departemen Kesehatan Nasional di Pretoria. Para penyedia layanan tersebut menjanjikan layanan “aborsi sehari”, yang bisa saja berarti pemberian campuran berbagai jenis pil dan operasi yang membuat perempuan berisiko mengalami aborsi yang tidak tuntas, sepsis dan bahkan kematian.
Tahun lalu, Amnesty Internasional mengeluarkan laporan yang merinci apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa aborsi di Afrika Selatan dilakukan dengan cara yang aman, tepat waktu, dan sesuai dengan hukum setempat. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan transportasi ke fasilitas keluarga berencana yang terjangkau, perluasan akses terhadap kontrasepsi modern (termasuk kontrasepsi darurat), peningkatan ketersediaan pendidikan seksual, dan pengembangan strategi untuk mengurangi stigma terhadap aborsi.
Namun, karena kebijakan yang diberlakukan oleh Amerika, tidak ada perubahan yang akan terjadi dengan mudah. Jika negara-negara seperti Afrika Selatan ingin melepaskan diri dari serangan terhadap kebebasan reproduksi yang dilakukan oleh pemerintahan presiden dari partai Republik, maka diperlukan strategi baru untuk melawan global gag rule.
Solusi ini dimulai dari negara penerima bantuan, itulah sebabnya negara-negara berkembang harus beralih dari dana bantuan bersyarat yang membatasi kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara mereka. LSM lokal, bersama dengan mitra global yang bertanggung jawab, harus menemukan dukungan baru untuk program-program yang mendidik perempuan tentang hak-hak mereka dan menyediakan akses terhadap layanan aborsi yang aman. Tujuan dari global gag rule yang diberlakukan Trump adalah untuk membungkam aktivis dan tenaga medis profesional; kita tidak boleh tunduk pada tekanan ini.
Namun, yang sama pentingnya adalah dukungan dari anggota parlemen Amerika, yang memiliki kekuatan untuk membatalkan kebijakan berbahaya Trump. Undang-undang Kesehatan, Pemberdayaan dan Hak Asasi Global (HER ACT), yang diperkenalkan pada tahun lalu, akan melarang penerapan persyaratan yang membatasi bagi organisasi non-pemerintah asing yang menerima dana bantuan dari Amerika. Bagian terbaik dari undang-undang ini adalah pencabutan legislatif permanen dari global gag rule, sehingga mengembalikan moralitas apolitis pada dana bantuan Amerika.
Di Afrika Selatan, setiap perempuan memiliki hak berdasarkan hukum untuk mengendalikan dan mengambil keputusan mengenai kesehatan reproduksi mereka. Namun hak tersebut diinjak-injak oleh neokolonialisme yang mensyaratkan dana bantuan dengan agenda politik dari partai politik yang sedang berkuasa di Amerika. Warga negara Afrika Selatan telah memutuskan untuk memberlakukan salah satu peraturan mengenai aborsi yang paling liberal di dunia: para politisi yang berada 8,000 mil jauhnya dari negara tersebut tidak boleh dibiarkan untuk memutarbalikkan kebijakan tersebut.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Recent demonstrations in Gaza have pushed not only for an end to the war, but also for an end to Hamas's rule, thus echoing Israel's own stated objectives. Yet the Israeli government, consumed by its own internal politics, has barely acknowledged this unprecedentedly positive development.
underscores the unprecedented nature of recent demonstrations in the war-ravaged enclave.
JOHANNESBURG – Negara saya meliberalisasikan aborsi lebih dari dua dekade lalu, namun pada tanggal 23 Januari 2017, Presiden Amerika Donald Trump pada dasarnya mengambil hak saya bahkan untuk menuliskan kata aborsi.
Sebagai seorang dokter di Afrika Selatan, saya telah menyediakan layanan aborsi selama lebih dari satu dekade. Sebagai bagian dari pekerjaan saya, saya sering menyunting materi pendidikan untuk LSM yang bekerja untuk melakukan pencegahan HIV. Bagi perempuan muda di Afrika Selatan, materi ini sering kali menawarkan informasi yang dapat menyelamatkan nyawa mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi – termasuk kontrasepsi, kekerasan seksual, dan peraturan mengenai aborsi yang progresif di negara kami.
Namun dua hari setelah pemilu presiden di Amerika pada bulan November 2016 – dan lebih dari dua bulan sebelum pelantikan Trump – LSM tempat saya bekerja menghentikan distribusi panduan kesehatan reproduksi karena hal tersebut mengandung informasi mengenai aborsi yang sesungguhnya merupakan sebuah hak yang dijamin undang-undang di Afrika Selatan. Panduan tersebut kini telah dicetak kembali setelah seluruh referensi mengenai aborsi dihapuskan.
Alasan dari penyensoran diri sendiri ini adalah kebijakan Amerika yang dikenal dengan sebutan “global gag rule” (aturan pembungkam global). Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980an dan selalu diberlakukan oleh setiap presiden yang berasal dari partai Republik, kebijakan ini menghalangi dana bantuan asing dari Amerika untuk diberikan kepada organisasi yang menawarkan layanan, konseling, rujukan, atau advokasi aborsi. Ketika pemerintahan Trump secara resmi memberlakukan kembali peraturan tersebut, ia memperluas daftar program bantuan internasional yang pendanaannya mensyaratkan pemenuhan atas kriteria anti-aborsi tersebut.
Seperti banyak negara berkembang lainnya, Afrika Selatan menerima ratusan juta dolar dari pemerintah Amerika setiap tahunnya; pada tahun 2016, negara saya menerima $531 dari Badan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) untuk membantu pendanaan program “kesehatan dan populasi”. Meskipun bantuan ini telah membawa banyak manfaat, persyaratan untuk mendapatkan bantuan telah sangat membatasi kami.
Warga negara Afrika Selatan tidak asing lagi dengan campur tangan Amerika dalam bidang layanan kesehatan; sebelumnya kami juga pernah mengalami masa dimana global gag rule diberlakukan. Misalnya saja pada masa pemerintahan George W. Bush, kesehatan reproduksi mengalami kemunduran, dan layanan pendidikan yang berhubungan dengan aborsi juga mengalami hal serupa. Penyedia layanan kesehatan yang menerima dana dari USAID dilarang untuk mendiskusikan aborsi bahkan ketika perempuan yang mengandung mengidap HIV-Positif. Hal inilah yang membuat para tenaga profesional layanan kesehatan di Afrika Selatan – dan negara-negara lain – menyuarakan kekhawatiran akan perluasan dari kebijakan tersebut yang diberlakukan oleh Trump.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Bahkan ketika dana bantuan dari Amerika kembali diberikan di bawah pemerintahan presiden dari partai Demokrat, perempuan di Afrika Selatan tetap kesulitan mendapatkan akses terhadap layanan aborsi. Meskipun aborsi telah dilindungi oleh konstitusi sejak tahun 1996, hanya 5% klinik dan rumah sakit pemerintah yang menyediakan layanan tersebut, dan separuh dari total jumlah aborsi dilakukan di fasilitas yang tidak aman. Terdapat banyak selebaran yang mengiklankan aborsi di Afrika Selatan, termasuk di pintu masuk Departemen Kesehatan Nasional di Pretoria. Para penyedia layanan tersebut menjanjikan layanan “aborsi sehari”, yang bisa saja berarti pemberian campuran berbagai jenis pil dan operasi yang membuat perempuan berisiko mengalami aborsi yang tidak tuntas, sepsis dan bahkan kematian.
Tahun lalu, Amnesty Internasional mengeluarkan laporan yang merinci apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa aborsi di Afrika Selatan dilakukan dengan cara yang aman, tepat waktu, dan sesuai dengan hukum setempat. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan transportasi ke fasilitas keluarga berencana yang terjangkau, perluasan akses terhadap kontrasepsi modern (termasuk kontrasepsi darurat), peningkatan ketersediaan pendidikan seksual, dan pengembangan strategi untuk mengurangi stigma terhadap aborsi.
Namun, karena kebijakan yang diberlakukan oleh Amerika, tidak ada perubahan yang akan terjadi dengan mudah. Jika negara-negara seperti Afrika Selatan ingin melepaskan diri dari serangan terhadap kebebasan reproduksi yang dilakukan oleh pemerintahan presiden dari partai Republik, maka diperlukan strategi baru untuk melawan global gag rule.
Solusi ini dimulai dari negara penerima bantuan, itulah sebabnya negara-negara berkembang harus beralih dari dana bantuan bersyarat yang membatasi kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara mereka. LSM lokal, bersama dengan mitra global yang bertanggung jawab, harus menemukan dukungan baru untuk program-program yang mendidik perempuan tentang hak-hak mereka dan menyediakan akses terhadap layanan aborsi yang aman. Tujuan dari global gag rule yang diberlakukan Trump adalah untuk membungkam aktivis dan tenaga medis profesional; kita tidak boleh tunduk pada tekanan ini.
Namun, yang sama pentingnya adalah dukungan dari anggota parlemen Amerika, yang memiliki kekuatan untuk membatalkan kebijakan berbahaya Trump. Undang-undang Kesehatan, Pemberdayaan dan Hak Asasi Global (HER ACT), yang diperkenalkan pada tahun lalu, akan melarang penerapan persyaratan yang membatasi bagi organisasi non-pemerintah asing yang menerima dana bantuan dari Amerika. Bagian terbaik dari undang-undang ini adalah pencabutan legislatif permanen dari global gag rule, sehingga mengembalikan moralitas apolitis pada dana bantuan Amerika.
Di Afrika Selatan, setiap perempuan memiliki hak berdasarkan hukum untuk mengendalikan dan mengambil keputusan mengenai kesehatan reproduksi mereka. Namun hak tersebut diinjak-injak oleh neokolonialisme yang mensyaratkan dana bantuan dengan agenda politik dari partai politik yang sedang berkuasa di Amerika. Warga negara Afrika Selatan telah memutuskan untuk memberlakukan salah satu peraturan mengenai aborsi yang paling liberal di dunia: para politisi yang berada 8,000 mil jauhnya dari negara tersebut tidak boleh dibiarkan untuk memutarbalikkan kebijakan tersebut.