BERKELEY – Gagasan kuno tentang menyusun kembali welfare state (negara kesejahteraan) dengan memperkenalkan unconditional universal basic income (jaminan pendapatan dasar diberikan tanpa syarat bagi semua warga negara) akhir-akhir ini menjadi sorotan dalam spektrum politik. Di satu sisi, konsep ini dipandang sebagai alat untuk menghapuskan birokrasi kesejahteraan yang rumit sembari mengakui adanya kebutuhan atas kewajiban transfer sosial (social transfer) melalui cara yang tidak melemahkan insentif secara drastis. Konsep ini juga memberikan jaminan atas masa depan yang menakutkan ketika robot menggantikan manusia sebagai pekerja di berbagai sektor. Tapi apakah konsep ini akan berfungsi?
Sejauh ini, pertanyaan tersebut muncul dan dibahas terutama di negara-negara maju – dan statistiknya kurang menjanjikan. Meskipun Kanada, Finlandia, dan Belanda kini dilaporkan tengah menggodok ide basic income, beberapa ekonom terkemuka dari negara maju memperingatkan bahwa ide ini jelas terlampau mahal. Di Amerika Serikat, misalnya, pemberian sebanyak 10.000 dolar AS per tahun kepada setiap individu dewasa – kurang dari batas kemiskinan (poverty threshold) resmi – dapat menghabiskan hampir seluruh pemasukan federal dari pajak, jika diberlakukan dengan sistem sekarang. Barangkali perhitungan seperti ini yang memacu pemilih di Swiss menolak ide tersebut secara tegas pada referendum yang dilakukan di awal bulan ini.
Tapi bagaimana dengan negara-negara berpendapatan rendah atau menengah? Faktanya adalah basic income mungkin sangat layak secara fiskal (fiscally feasible) – bahkan didambakan secara sosial – di negara yang mana batas kemiskinannya rendah dan jaring pengaman sosial (social safety nets) yang sudah berlaku dinilai sudah usang dan pengelolaannya memakan biaya besar.
Ambil contoh India, negara dengan seperlima penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang mana angka tersebut tergolong sangat rendah. Ketika pemegang kartu “di bawah garis kemiskinan” berhak mendapat bantuan pemerintah, sejumlah survei menunjukkan hampir setengah penduduk miskin tidak mempunyai kartu tersebut – sementara sepertiga penduduk tidak miskin justru mendapatkannya.
Banyak negara berkembang lain menghadapi permasalahan serupa, pemberian manfaat ditujukan bagi penduduk miskin untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka, namun banyak penerima manfaat yang seharusnya malah tersisihkan akibat kolusi politik dan administratif serta tantangan-tantangan struktural yang nyata. Penerapan means-testing dinilai sangat sulit dalam kondisi dimana lapangan kerja terpusat di sektor informal, terutama pekerja lepas (self-employment) tanpa pembukuan resmi atau data pendapatan. Dalam situasi seperti ini, identifikasi penduduk miskin akan memakan biaya besar, rumit, bersifat kontroversial, dan berpotensi korup.
Jaminan pendapatan dasar tak bersyarat (unconditional basic income) bisa menghilangkan kekacauan tersebut. Isunya menjadi apakah pemerintah bisa membiayainya tanpa menambah beban wajib pajak dan melemahkan insentif ekonomi.
Don’t go back to school without Project Syndicate! For a limited time, we’re offering PS Digital subscriptions for just $50.
Access every new PS commentary, our suite of subscriber-exclusive content, and the full PS archive.
Subscribe Now
Di India, jawabannya mungkin ya. Apabila masing-masing penduduk di India yang berjumlah 1,25 miliar jiwa mendapat basic income tahunan sebanyak 10.000 rupee (149 dolar AS) – sekitar tiga-perempat garis kemiskinan – total pengeluaran berkisar pada 10% dari PDB. The National Institute of Public Finance and Policy di Delhi memperkirakan bahwa setiap tahunnya pemerintah India membelanjakan lebih banyak daripada jumlah di atas baik untuk subsidi implisit maupun eksplisit yang bertujuan memperbaiki kondisi keuangan warga, belum lagi pengecualian pajak bagi korporasi. Dengan menghapuskan beberapa atau seluruh subdisi tersebut – tentu saja ini tidak termasuk pengeluaran di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, gizi, pembangunan desa dan kota, dan perlindungan lingkungan hidup – pemerintah mampu menghemat anggaran untuk menyalurkan basic income yang wajar kepada semua orang, kaya maupun miskin.
Jika pemerintah kurang memiliki keberanian politik untuk menghapuskan subdisi, masih ada dua opsi. Pemerintah bisa menerapkan kebijakan untuk menambah pendapatan dari pajak, misalnya dengan meningkatkan pengumpulan pajak tanah dan/atau bangunan (saat ini terlalu rendah), atau menurunkan jumlah basic income yang hendak disalurkan.
Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan pemerintah adalah mendanai skema basic income dengan dana dari program kesejahteraan sosial lainnya. Meskipun basic income bisa menggantikan sejumlah belanja sosial yang berjalan buruk atau tidak berfungsi, skema tersebut tidak bisa menggantikan pendidikan dan layanan kesehatan, program gizi di sekolah, atau jaminan ketenagakerjaan di pekerjaan umum. Bagaimanapun juga, basic income sifatnya terbatas dan tidak ada jaminan bahwa individu akan mengalokasi pendapatan yang diterima secara mencukupi guna mencapai tingkat pendidikan, kesehatan, atau gizi yang diharapkan masyarakat.
Ketika keterbatasan tersebut dipertimbangkan, sedikit alasan untuk berpikir bahwa program basic income tidak bisa diterapkan di negara-negara berkembang. Sesungguhnya argumen yang paling sering diutarakan untuk menolak skema ini tidak meyakinkan.
Kelemahan terbesarnya, menurut kritisi, ialah basic income akan mengurangi motivasi bekerja, terutama di kalangan penduduk miskin. Pengkritik berpendapat nilai kerja melampaui sekadar penghasilan sehingga hal ini bisa menciptakan masalah serius. Kelompok sosial-demokrat di Eropa, misalnya, khawatir basic income akan melemahkan solidaritas pekerja yang melandasi program jaminan sosial yang berlaku.
Tapi di negara-negara berkembang, pekerja yang mendominasi sektor informal sekarang pun sudah terkecualikan dari program jaminan sosial. Dan tidak ada basic income layak (feasible) yang cukup besar jumlahnya, setidaknya sekarang, untuk membuat warga meninggalkan pekerjaannya begitu saja.
Faktanya, bagi kelompok-kelompok termiskin, basic income akan mengangkat martabat -dan solidaritas- memaksimalkan efek bekerja, dengan menghilangkan beban pada kelompok tertentu – terutama perempuan – yang saat ini terlalu banyak kerja (overworked). Alih-alih terus-menerus cemas memikirkan penghidupannya, pekerja lepas (self-employed), seperti produsen dan vendor skala kecil, dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih strategis, memanfaaatkan daya tawar mereka melawan pedagang, perantara, kreditor, dan tuan tanah.
Sanggahan lain terhadap basic income adalah penduduk miskin akan menggunakan uang yang diterima dalam kegiatan-kegiatan yang membahayakan pribadi atau masyarakat, seperti berjudi dan mengkonsumsi alkohol. Namun pengalaman dari bantuan langsung tunai (direct cash transfer) di sejumlah negara, seperti Ekuador, India, Meksiko, dan Uganda, tidak menunjukkan bukti penyalahgunaan sebagaimana dikhawatirkan; secara umum, uang tunai dikeluarkan untuk barang dan jasa yang bermanfaat.
Usulan penerapan universal basic income, dambaan kaum sosialis utopis dan libertarian, mungkin dianggap terlalu dini bagi negara-negara maju. Namun skema tersebut hendaknya tidak diremehkan oleh negara-negara berkembang, dimana kondisinya mengizinkan mereka untuk menawarkan alternatif yang lebih terjangkau atas program-program kesejahteraan sosial yang tidak efektif dan dikelola secara buruk. Skema basic income bukan obat mujarab; tapi bagi penduduk overworked yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di negara-negara berkembang, hal tersebut pasti bisa menjadi obat pereda.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Increasingly severe water shortages represent a human-made crisis that can be resolved through human interventions. The situation demands new thinking about the economics of this critical resource and how to manage it through mission-oriented strategies that span all levels of governance.
call attention to a global problem that demands far more attention from policymakers at all levels.
Although Kamala Harris is largely aligned with Joe Biden on many global and strategic issues, her unique worldview promises a distinct form of leadership on the international stage. Not only would US foreign policy shift under a Harris administration; it could change in highly consequential ways.
considers how the Democratic presidential nominees' views compare to Joe Biden's.
BERKELEY – Gagasan kuno tentang menyusun kembali welfare state (negara kesejahteraan) dengan memperkenalkan unconditional universal basic income (jaminan pendapatan dasar diberikan tanpa syarat bagi semua warga negara) akhir-akhir ini menjadi sorotan dalam spektrum politik. Di satu sisi, konsep ini dipandang sebagai alat untuk menghapuskan birokrasi kesejahteraan yang rumit sembari mengakui adanya kebutuhan atas kewajiban transfer sosial (social transfer) melalui cara yang tidak melemahkan insentif secara drastis. Konsep ini juga memberikan jaminan atas masa depan yang menakutkan ketika robot menggantikan manusia sebagai pekerja di berbagai sektor. Tapi apakah konsep ini akan berfungsi?
Sejauh ini, pertanyaan tersebut muncul dan dibahas terutama di negara-negara maju – dan statistiknya kurang menjanjikan. Meskipun Kanada, Finlandia, dan Belanda kini dilaporkan tengah menggodok ide basic income, beberapa ekonom terkemuka dari negara maju memperingatkan bahwa ide ini jelas terlampau mahal. Di Amerika Serikat, misalnya, pemberian sebanyak 10.000 dolar AS per tahun kepada setiap individu dewasa – kurang dari batas kemiskinan (poverty threshold) resmi – dapat menghabiskan hampir seluruh pemasukan federal dari pajak, jika diberlakukan dengan sistem sekarang. Barangkali perhitungan seperti ini yang memacu pemilih di Swiss menolak ide tersebut secara tegas pada referendum yang dilakukan di awal bulan ini.
Tapi bagaimana dengan negara-negara berpendapatan rendah atau menengah? Faktanya adalah basic income mungkin sangat layak secara fiskal (fiscally feasible) – bahkan didambakan secara sosial – di negara yang mana batas kemiskinannya rendah dan jaring pengaman sosial (social safety nets) yang sudah berlaku dinilai sudah usang dan pengelolaannya memakan biaya besar.
Ambil contoh India, negara dengan seperlima penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang mana angka tersebut tergolong sangat rendah. Ketika pemegang kartu “di bawah garis kemiskinan” berhak mendapat bantuan pemerintah, sejumlah survei menunjukkan hampir setengah penduduk miskin tidak mempunyai kartu tersebut – sementara sepertiga penduduk tidak miskin justru mendapatkannya.
Banyak negara berkembang lain menghadapi permasalahan serupa, pemberian manfaat ditujukan bagi penduduk miskin untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka, namun banyak penerima manfaat yang seharusnya malah tersisihkan akibat kolusi politik dan administratif serta tantangan-tantangan struktural yang nyata. Penerapan means-testing dinilai sangat sulit dalam kondisi dimana lapangan kerja terpusat di sektor informal, terutama pekerja lepas (self-employment) tanpa pembukuan resmi atau data pendapatan. Dalam situasi seperti ini, identifikasi penduduk miskin akan memakan biaya besar, rumit, bersifat kontroversial, dan berpotensi korup.
Jaminan pendapatan dasar tak bersyarat (unconditional basic income) bisa menghilangkan kekacauan tersebut. Isunya menjadi apakah pemerintah bisa membiayainya tanpa menambah beban wajib pajak dan melemahkan insentif ekonomi.
Don’t go back to school without Project Syndicate! For a limited time, we’re offering PS Digital subscriptions for just $50.
Access every new PS commentary, our suite of subscriber-exclusive content, and the full PS archive.
Subscribe Now
Di India, jawabannya mungkin ya. Apabila masing-masing penduduk di India yang berjumlah 1,25 miliar jiwa mendapat basic income tahunan sebanyak 10.000 rupee (149 dolar AS) – sekitar tiga-perempat garis kemiskinan – total pengeluaran berkisar pada 10% dari PDB. The National Institute of Public Finance and Policy di Delhi memperkirakan bahwa setiap tahunnya pemerintah India membelanjakan lebih banyak daripada jumlah di atas baik untuk subsidi implisit maupun eksplisit yang bertujuan memperbaiki kondisi keuangan warga, belum lagi pengecualian pajak bagi korporasi. Dengan menghapuskan beberapa atau seluruh subdisi tersebut – tentu saja ini tidak termasuk pengeluaran di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, gizi, pembangunan desa dan kota, dan perlindungan lingkungan hidup – pemerintah mampu menghemat anggaran untuk menyalurkan basic income yang wajar kepada semua orang, kaya maupun miskin.
Jika pemerintah kurang memiliki keberanian politik untuk menghapuskan subdisi, masih ada dua opsi. Pemerintah bisa menerapkan kebijakan untuk menambah pendapatan dari pajak, misalnya dengan meningkatkan pengumpulan pajak tanah dan/atau bangunan (saat ini terlalu rendah), atau menurunkan jumlah basic income yang hendak disalurkan.
Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan pemerintah adalah mendanai skema basic income dengan dana dari program kesejahteraan sosial lainnya. Meskipun basic income bisa menggantikan sejumlah belanja sosial yang berjalan buruk atau tidak berfungsi, skema tersebut tidak bisa menggantikan pendidikan dan layanan kesehatan, program gizi di sekolah, atau jaminan ketenagakerjaan di pekerjaan umum. Bagaimanapun juga, basic income sifatnya terbatas dan tidak ada jaminan bahwa individu akan mengalokasi pendapatan yang diterima secara mencukupi guna mencapai tingkat pendidikan, kesehatan, atau gizi yang diharapkan masyarakat.
Ketika keterbatasan tersebut dipertimbangkan, sedikit alasan untuk berpikir bahwa program basic income tidak bisa diterapkan di negara-negara berkembang. Sesungguhnya argumen yang paling sering diutarakan untuk menolak skema ini tidak meyakinkan.
Kelemahan terbesarnya, menurut kritisi, ialah basic income akan mengurangi motivasi bekerja, terutama di kalangan penduduk miskin. Pengkritik berpendapat nilai kerja melampaui sekadar penghasilan sehingga hal ini bisa menciptakan masalah serius. Kelompok sosial-demokrat di Eropa, misalnya, khawatir basic income akan melemahkan solidaritas pekerja yang melandasi program jaminan sosial yang berlaku.
Tapi di negara-negara berkembang, pekerja yang mendominasi sektor informal sekarang pun sudah terkecualikan dari program jaminan sosial. Dan tidak ada basic income layak (feasible) yang cukup besar jumlahnya, setidaknya sekarang, untuk membuat warga meninggalkan pekerjaannya begitu saja.
Faktanya, bagi kelompok-kelompok termiskin, basic income akan mengangkat martabat -dan solidaritas- memaksimalkan efek bekerja, dengan menghilangkan beban pada kelompok tertentu – terutama perempuan – yang saat ini terlalu banyak kerja (overworked). Alih-alih terus-menerus cemas memikirkan penghidupannya, pekerja lepas (self-employed), seperti produsen dan vendor skala kecil, dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih strategis, memanfaaatkan daya tawar mereka melawan pedagang, perantara, kreditor, dan tuan tanah.
Sanggahan lain terhadap basic income adalah penduduk miskin akan menggunakan uang yang diterima dalam kegiatan-kegiatan yang membahayakan pribadi atau masyarakat, seperti berjudi dan mengkonsumsi alkohol. Namun pengalaman dari bantuan langsung tunai (direct cash transfer) di sejumlah negara, seperti Ekuador, India, Meksiko, dan Uganda, tidak menunjukkan bukti penyalahgunaan sebagaimana dikhawatirkan; secara umum, uang tunai dikeluarkan untuk barang dan jasa yang bermanfaat.
Usulan penerapan universal basic income, dambaan kaum sosialis utopis dan libertarian, mungkin dianggap terlalu dini bagi negara-negara maju. Namun skema tersebut hendaknya tidak diremehkan oleh negara-negara berkembang, dimana kondisinya mengizinkan mereka untuk menawarkan alternatif yang lebih terjangkau atas program-program kesejahteraan sosial yang tidak efektif dan dikelola secara buruk. Skema basic income bukan obat mujarab; tapi bagi penduduk overworked yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di negara-negara berkembang, hal tersebut pasti bisa menjadi obat pereda.